Jargas Diharapkan Bisa Jadi PAD

Jargas Diharapkan Bisa Jadi PAD

 

MuaraEnim (IReportase) – Berada di daerah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah bukan jaminan bisa dengan mudah menikmati begitu saja hadiah dari Ilahi, berupa sumber gas alam.  Memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi, panas bumi, gas alam dan mineral lainnya itulah Kabupaten Muara Enim.

Baca juga : Jabar Targetkan 2024 Stunting Tersisa 14 Persen

Bagaimana tidak, Kabupaten yang memiliki jumlah luas wilayah 7.383,9 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 593.769 jiwa belum sepenuhnya bisa menikmati jaringan gas atau Jargas. Padahal Jargas telah menjadi proyek strategis nasional.

“Pemerintah Kabupaten Muara Enim sangat mendukung dan mendorong program Jargas di Kabupaten Muara Enim. Terlebih jargas ini untuk kesejahteraan masyarakat. Disayangkan Kabupaten Muara Enim sebagai Lumbung Energi Nasional tapi masyarakat tidak bisa menikmatinya,” kata Asisten II bidang perekonomian dan pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Riswandar, saat membuka kegiatan paparan Jargas di Kabupaten Muara Enim bersama PT. Pertamina Gas (Pertagas) di Ruang Pangripta Bappeda Muara Enim.

Bukan tanpa alasan, kondisi yang terjadi Kabupaten Muara Enim memiliki sumber gas tapi sering terjadi kelangkaan gas dalam bentuk Liquefied Petroleum Gas atau LPG.

Sekedar flashback, Kabupaten Muara Enim mendapatkan bantuan program nasional Jargas pada September 2018 sebanyak 4.785 Sambungan Rumah (SR) tangga dengan rincian 1.300 SR di Kecamatan Ujan Mas dan  3.485 SR untuk di Kecamatan Muara Enim. Menyusul 4.000 SR di Kecamatan Lawang Kidul, kemudian di Gelumbang sebanyak 4.444 SR.

“Kalau saat ini sudah terdapat 8.848 pipa line tersambung ke masyarakat, 20 November 2021 nanti saat hari jadi Kabupaten Muara Enim kita minta dua kali lipat dari pipa line yang sudah ada menjadi 16 ribu pipa line. Nanti kita undang Pertagas dan Pertagas bisa bangga karena sudah banyak yang dikerjakan di Kabupaten Muara Enim,” sambungnya.

Keinginan tersebut, lanjutnya menjadi konsen Pemkab Muara Enim untuk pemenuhan gas kepada masyarakat. Dengan jargas masyarakat bisa mendapatkan sumber energi yang cepat, berkualitas, murah, dan aman.

Pemkab Muara Enim memberikan atensi positif akan rencana baik Pertagas untuk pemasangan Jargas sebanyak 8.848 pipa line tesebut pada tahun 2021 ini direncanakan untuk wilayah Kota Muara Enim, Tanjung Enim, Gelumbang, Lembak, dan Rambang Dangku. Namun demikian, perlu menjadi perhatian bersama. Dan ini menjadi kabar yang tidak baik bagi Pemkab Muara Enim.

Masyarakat umumnya mengetahui bahwa Jargas adalah program Pemkab Muara Enim. Padahal, Pemkab Muara Enim hanya sebagai Kabupaten pengusul program. Yang terjadi, bila ada bekas galian pipa, lubang pipa yang tidak tertutup rapi, hingga gundukan tanah pasca penggalian. Bukan Pertamina yang menjadi sasaran amarah warga. Masyarakat tahunya Pemkab Muara Enim yang punya kegiatan. Mungkin karena jargas berada di Kabupaten Muara Enim.

Bolehlah, Pertagas memiliki niat baik memasang sambungan baru. SR dalam jumlah yang banyak. Kondisi tersebut perlu diperhatikan dan dicarikan jalan keluar atau solusi.

Masih kata mantan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat Pemkab Muara Enim terkait keterlibatan Pihak Ketiga.

Sebagai masyarakat umum, juga mendapatkan fasilitas negara berupa sambungan jargas dikediamannya. Akan tetapi, hingga saat ini meskipun sambungan sudah terpasang belum juga menikmati api dari jargas. Ketika ditanyakan kepada Perusahaan pemenang tender, didapatkan jawaban penanggung jawab pemasangan berbeda dengan penanggung jawab bagian penagihan atau layanan keluhan.

Setelah dicerna, penanggung jawab setiap tahapan jargas berbeda – beda. Hal inilah membuat simpang siur dan salah sasaran saat terjadi pengaduan masyarakat. Penanggung jawab galian dan pemasangan pipa berbeda perusahaan. Dan setelah melakukan penggalian ditinggalkan begitu saja oleh perusahaan setelah habis kontrak. Sama persis terjadi pada perusahaan yang bertanggung jawab pada pemasangan pipa habis kontrak, habis juga ceritanya.

Program jargas dibuka lagi, berbeda pula penanggung jawab alias perusahaan yang bertanggung jawab. Lantas, masyarakat mau mengadukan keluhan kemana ? Mirisnya, masyarakat malah menyalahkan Pemkab Muara Enim.

“Pemkab Muara Enim sangat berharap adanya jargas terpenuhi kebutuhan energi yang murah, dan aman. Selain itu, jargas diharapkan bisa menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim melalui keterlibatan Perusahaan Daerah,” tutup Riswandar.

Sementara Perwakilan Pertagas yang diwakili Vice Presiden Gas Sourcing, Dicky Darmawan, mengatakan bahwa Pihaknya mendukung keinginan Perusahaan Daerah untuk mengelola jargas Kabupaten Muara Enim.

“Kami welcome kalau memang BUMD ikut kerjasama jargas. Kerjasama yang kami tawarkan ada dua yaitu operational maintenance atau profit sharing,” ungkap Dicky.

Kemandirian Energi Menuju Muara Enim Sejahtera

Sementara itu, Sekretaris Umum Pusat Penelitian Penkajian dan Inovasi Sumatera Selatan (P3iSumsel), Anisa Tanjung secara terpisah memandang perlu keterlibatan lintas stakeholder guna mensukseskan program jargas di Sumsel, khususnya di Kabupaten Muara Enim.

Menurutnya, mulai dari tahap pra, proses hingga pasca kegiatan dilibatkan semua potensi kearifan lokal. Dengan catatan, sesuai kompetensi yang ada. Misal, dalam kajian awal penentuan lokasi fokus kegiatan, fokus kegiatan hingga sasaran kelompok penerima jargas perlu dilakukan workshop atau lokarya yang berjenjang. Libatkan, mulai dari pemerintahan dari struktur paling rendah hingga tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Karena elemen – elemen masyarakat seperti tersebut mengetahui layak atau tidak lokasinya menerima fasilitas jargas.

Kemudian, setelah kajian awal disepakati, penentuan penanggung jawab kegiatan dilapangan harus transparan dan mumpuni. Apa saja yang dikerjakan dalam program jargas, proses tender hingga rekrutmen tenaga kerja harus benar – benar bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai penunjukan penanggungjawab kegiatan tidak memahami kondisi dilapangan.

Penentuan masa kerja sesuai dengan beban kerja harus disesuaikan dengan keadaan dilapangan harus menjadi perhatian pemberi kerja dalam hal ini Pertamina atau Pertagas. Karena setelah dicermati dalam tahapan pengerjaan infrastruktur jargas berbeda penanggung jawab (Perusahaan,red) dalam setiap tahapan. Misal, tahap penggalian dan pemasangan pipa berbeda penanggung jawab. Lalu, setelah tutup anggaran dan dibuka lagi anggaran baru oleh Pertamina untuk program jargas berbeda lagi penanggung jawabnya.

Hingga terjadilah saling lempar masalah. Masyarakat yang mengeluh malah bertambah bingung, bila terjadi galian tanah yang tak beraturan yang membahayakan pengguna jalan. Sebaiknya, perusahaan yang ditunjuk menangani jargas dikontrak minimal 2 tahun ditambah masa maintanance atau pemeliharaan.

Terakhir, pasca kegiatan. Pada tahap ini, Pertagas harus meminta perusahaan yang memegang tanggung jawab dilapangan harus standby atau siaga 24 jam dengan alamat kantor yang jelas. Sehingga tidak terdengar lagi masyarakat yang salah sasaran mengadukan permasalahan jargas. Perusahaan juga wajib memiliki hot line atau nomor kontak pengaduan yang aktif.

“Keterlibatan lintas stakholder dalam hal pembangunan jargas memang perlu melibatkan kearifan lokal. Karena, sedikit gesekan sosial sedikit banyak menghambat pembangunan jargas. Sinergi yang baik Pemerintah Daerah, masyarakat dengan Pemerintah atau Pertamina diyakini Kabupaten Muara Enim akan sejahtera dalam energi,” ujar Anisa. (IR-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *