Dua Lembaga Negara Ini Sepakat Tertibkan PETI

Dua Lembaga Negara Ini Sepakat Tertibkan PETI

ESDM
Plt. Bupati saat bersama Dirjen Minerba. (IR-01)

MuaraEnim (IReportase) – Dua lembaga negara yakni Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia (RI) siap sepakat berkerjasama untuk menertibkan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang terjadi di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

Baca juga : 26 Oktober – 8 November 2020, Digelar Operasi Zebra 2020
Kesepakatan diatas disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Muara Enim, Juarsah, dengan Direktur Jenderal Mineral Batubara Kementerian ESDM RI, Ridwan Djamaluddin, saat bertemu di Balai Agung Serasan Sekundang, Kamis (5/11/2020).
Dihadapan Dirjen Minerba, Plt. Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Muara Enim bersama TNI / Polri sudah sejak lama, setidaknya sejak 2010 lalu mengupayakan penertiban penambangan ilegal ini, mulai dari sosialisasi kepada warga, penerbitan Surat Edaran Bupati, pembentukkan tim terpadu, gelar pasukan, razia, hingga penertiban dan penindakan.
Namun hingga saat ini permasalahan tersebut masih belum berhasil, apalagi sejak 2015 dengan munculnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang mengatur semua kewenangan pertambangan Minerba menjadi urusan pemerintahan provinsi dan kemudian keluar pula Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengembalikan kewenangannya ke pemerintah pusat. Maka Pemkab Muara Enim tidak dapat berbuat banyak karena sudah berada diluar kewenangan daerah.
Plt. Bupati berharap dengan kehadiran Dirjen Minerba dapat memberikan solusi yang tepat bagi Pemkab Muara Enim dalam mengatasi penambangan tanpa izin. “Pemkab Muara Enim siap bekerja sama sehingga dampak kerusakan lingkungan maupun risiko kecelakaan tambang dapat diminimalisir,”tegas Plt. Bupati.
Sementara itu, Dirjen Minerba menyampaikan bahwa pihaknya telah melihat langsung kondisi dan situasi di lapangan sehingga dapat segera dilakukan investigasi dan kajian lebih lanjut mengenai langkah yang akan diambil dalam mengatasi dilema penambangan ilegal di Kabupaten Muara Enim.
Dirinya telah memiliki bayangan agar nantinya penambang ilegal yang merupakan warga lokal dapat dibina dalam sebuah wadah atau semacam badan usaha milik desa (Bumdes), sehingga dapat jelas dan terdata serta mampu dikoordinir ataupun dibina oleh perusahaan tambang, seperti PTBA dengan memperhatikan prosedur dan keselamatan yang benar.
“Hal ini masih akan dikaji lebih lanjut, termasuk melihat aturan hukum yang berlaku,”kata Dirjen Minerba.

Seperti diketahui kedatangan Dirjen Minerba ini dilatarbelakangi atas kejadian 11 orang penambangan batubara (PETI) yang meninggal di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. (IR-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *