Edhy Prabowo Akui Semangat Omnibus Law Sudah Ada Kementeriannya

Edhy Prabowo Akui Semangat Omnibus Law Sudah Ada Kementeriannya

Edhy Prabowo
Edhy Prabowo. (Google Images)

Jakarta (IReportase) – Ramai – ramai mendemo Omnibus Law ternyata sebaliknya terjadi di Kementerian Kelautan Perikanan (KKP). Orang nomor satu di KKP mengakui Kementeriannya sudah mengadaptasi semangat Omnibus Law sejak lama.

Baca juga : Dilarang Ke Jakarta, Massa Demo Omnibus Law Bakar Ban

Baca juga : Ini Daftar Nama 9 Aktivis KAMI Yang Ditangkap Berikut Perannya

Dilansir dari antaranews.com, Menteri KKP, Edhy Prabowo, menyatakan semangat Omnibus Law Undang – Undang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja melalui kemudahan investasi, sudah berjalan di KKP.
“Semangat Omnibus Law sudah berjalan di KKP. Ini dibuktikan dengan lahirnya Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (Silat) untuk perizinan kapal tangkap ukuran di atas 30 GT yang berlaku secara online pada akhir 2019,” kata Edhy.

Menteri KKP menerangkan sistem Silat memangkas waktu pengurusan dari yang tadinya 14 hari menjadi hanya satu jam. Hingga 7 Oktober 2020, berdasarkan data KKP, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari ribuan izin yang dikeluarkan Silat nilainya mencapai lebih dari Rp 470 miliar.

Kemudian, kemudahan perizinan kini juga berlaku di sektor perikanan budi daya, dengan sekarang prosesnya satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sementara KKP bertindak sebagai pengawas bersama dengan pemerintah daerah.

“Tadinya butuh 21 izin untuk bisa memulai usaha budi daya di Indonesia,” ungkap Menteri. **

Editor : Heru Fachrozi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *